JAKARTA — 29/07/2026

Ketika mayoritas partai politik memilih masuk ke koalisi pemerintah, sekelompok akademisi, aktivis, dan warga sipil justru mengambil jalur berbeda. Mereka membentuk kabinet sendiri. Bukan untuk bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, tapi untuk mengawasi, mengkritik, dan menawarkan alternatif kebijakan berbasis data.

Kabinet Bayangan Indonesia secara resmi lahir pada 19 Juli 2026. 

PROSES SELEKSI TERBUKA SELAMA SEBULAN

Gagasan ini digagas oleh koalisi masyarakat sipil. Ketua Panitia Seleksinya adalah Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas.

Prosesnya sengaja dibuat terbuka. Ada dua jalur pendaftaran: 

1. Pendaftaran mandiri : 121 orang mendaftar langsung

2. Usulan jaringan : 102 nama diajukan oleh organisasi masyarakat sipil

Penyaringan dilakukan panel independen beranggotakan empat nama yang cukup dikenal di publik :

Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Mohammad Ikhsan.

Dari 223 nama, disaring menjadi 15 orang. Kriterianya ketat: rekam jejak integritas, kompetensi di bidangnya, usia di bawah 50 tahun, dan tidak memiliki afiliasi partai politik.

Hasilnya adalah 15 "menteri" yang akan bekerja pro-bono. Mereka tidak digaji negara dan tidak memiliki kewenangan eksekutif. Tugasnya satu: mengawasi, mengaudit kebijakan, dan mengajukan rekomendasi alternatif.

Sorotan pertama: pajak orang super kaya yang "tidak dikejar"

Konferensi pers perdana digelar di Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Yang maju pertama kali adalah Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran versi Kabinet Bayangan: Bhima Yudhistira Adhinegara.

Di dunia nyata, Bhima adalah Direktur Eksekutif CELIOS, lembaga riset ekonomi. Di mimbar Kabinet Bayangan, ia langsung menembak ke isu yang menurutnya paling krusial tapi paling lama dihindari: kebocoran penerimaan negara dari kelompok terkaya.

Sasaran kritiknya jelas, Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sendiri baru menjabat sejak 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Selama ini pajaknya cenderung tidak berani mengejar kebocoran-kebocoran terutama pada kelompok yang disebut sebagai orang-orang super kaya, high net worth individuals," kata Bhima. 

"Padahal potensi pajak besar itu ada di sana, bukan pada UMKM," lanjutnya.

Menurut Bhima, pola penegakan pajak saat ini terbalik. Negara lebih agresif mengejar wajib pajak kecil dan menengah, sementara celah besar di kelompok super kaya dan korporasi ekstraktif dibiarkan.

Ia mendorong dua fokus baru untuk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai:

- Individu dengan kekayaan sangat tinggi :

audit kepemilikan aset, transaksi lintas negara, dan penggunaan tax planning

- Perusahaan sektor ekstraktif sumber daya alam :

kepatuhan royalti, transfer pricing, dan pembayaran negara

Kritiknya tidak berhenti di kebijakan. Bhima juga menyentil kondisi internal Kemenkeu. Ia menilai sejumlah pejabat di level Dirjen saat ini tidak hanya minim kompetensi teknis, tapi juga memiliki "indikasi keterlibatan dalam berbagai kasus korupsi". Ia secara spesifik menyoroti Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai titik rawan.

"Kami bukan kabinet tandingan"

Sejak awal, penggagas menegaskan Kabinet Bayangan bukan tandingan pemerintah. Tidak ada pelantikan, tidak ada anggaran negara, tidak ada ambisi merebut kekuasaan.

Posisinya adalah platform pengawasan berbasis bukti. Semua rekomendasi akan dipublikasikan, diuji publik, dan diserahkan ke DPR serta pemerintah sebagai bahan evaluasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons singkat. Ia mengatakan pemerintah akan "mempelajari" pembentukan kabinet alternatif ini. Belum ada tanggapan resmi lebih lanjut dari Istana maupun Kemenkeu terkait poin-poin kritik Bhima.

KENAPA INI PENTING SEKARANG?

Momentumnya bertepatan dengan tekanan fiskal yang makin besar. Target penerimaan pajak terus naik, sementara ruang untuk menaikkan pajak ke UMKM dan kelas menengah sudah tipis dan sensitif secara politik.

Di titik inilah Kabinet Bayangan ingin menggeser narasi. Alih-alih menambah beban ke bawah, mereka berargumen negara harus berani mengejar potensi yang ada di atas.

Dengan usia rata-rata di bawah 50 tahun dan tanpa beban partai, 15 orang ini ingin membuktikan bahwa pengawasan bisa dilakukan dari luar sistem, tanpa menunggu giliran pemilu.

Apakah rekomendasi mereka akan didengar? Itu tergantung seberapa kuat tekanan publik setelah ini. Yang pasti, untuk pertama kalinya sejak era reformasi, Indonesia punya "kabinet" yang tugas utamanya hanya satu :

membongkar apa yang tidak dibongkar. INFOMASUK