BAPPENAS: MBG LEBIH URGENT DARIPADA LAPANGAN PEKERJAAN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih urgent dari pada lapangan pekerjaan
MENTERI BAPPENAS: MBG LEBIH MENDESAK DARI LAPANGAN KERJA, PUBLIK MINTA KEDUANYA JALAN BERIRINGAN
JAKARTA, www.infomasuk.com – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RACHMAT PAMBUDY memicu perdebatan luas. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan itu disampaikan Rachmat dalam forum perencanaan pembangunan, Selasa (28/7/2026), dan langsung menjadi sorotan publik serta warganet.
"Kalau Lapar, Kail Tidak Akan Dimakan"
Rachmat menjelaskan alasannya. Menurutnya, masih banyak warga di pelosok daerah yang mengalami kelaparan dan gizi buruk sehingga butuh penanganan cepat dan nyata.
Ia menilai jargon klasik "memberi kail, bukan ikan" tidak lagi relevan jika kondisi masyarakat sudah dalam kondisi darurat.
"Bagaimana mau bekerja kalau perut kosong? Bagaimana anak bisa belajar kalau dari kecil sudah stunting dan kekurangan gizi? Konsep kail itu bagus untuk jangka panjang. Tapi kalau hari ini orang kelaparan, yang dibutuhkan ya ikannya dulu," ujar Rachmat.
Ia juga menyoroti dampak gizi buruk terhadap pendidikan. Data yang ia kutip menunjukkan masih banyak anak yang belum bisa membaca dan menulis di jenjang dasar karena persoalan gizi dan kesehatan belum tuntas.
PEMERINTAH : LAPANGAN KERJA TETAP PRIORITAS
Pernyataan Rachmat langsung mendapat respons. Pemerintah menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak diabaikan dan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029.
Juru bicara pemerintah menyebut, program MBG dan lapangan kerja sebenarnya saling menguatkan, bukan dipertentangkan.
"MBG bukan hanya soal memberi makan. Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Ada jutaan tenaga kerja yang terserap mulai dari petani, peternak, UMKM pangan, hingga pengelola dapur MBG di tiap kecamatan," jelas pejabat tersebut.
Pemerintah menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Bappenas memproyeksikan rantai pasok MBG bisa menyerap 1,5 juta hingga 2 juta pekerja baru.
PRO DAN KONTRA DI TENGAH MASYARAKAT
Pernyataan "MBG lebih mendesak" memecah opini publik.
Kelompok yang pro menilai langkah ini realistis. Mereka menyoroti masih tingginya angka stunting 21,5% dan kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah 3T. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi sebelum bicara produktivitas.
"Percuma ada pelatihan kerja kalau anak-anak masih lemas karena kurang gizi. Setuju MBG didahulukan," tulis salah satu warganet di X.
Namun kelompok kontra khawatir fokus berlebihan ke bantuan langsung akan membuat negara terjebak dalam subsidi. Mereka menilai lapangan kerja adalah solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
"MBG penting, tapi jangan sampai mengorbankan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Rakyat butuh makan hari ini, tapi juga butuh kerja besok," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.
DPR : HARUS SEIMBANG
Anggota Komisi XI DPR juga angkat suara. Mereka meminta pemerintah menyeimbangkan anggaran antara program perlindungan sosial seperti MBG dengan program padat karya dan investasi industri.
"Jangan sampai kita hanya sibuk memberi makan, tapi lupa menciptakan mesin ekonomi yang bisa membuat rakyat mandiri. Dua-duanya harus jalan," kata salah satu anggota DPR.
TANTANGAN IMPLEMENTASI MBG
Meski dinilai mendesak, pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari distribusi ke daerah terpencil, kualitas gizi menu, pengawasan anggaran, hingga transparansi rantai pasok.
Bappenas mencatat, keberhasilan MBG akan diukur bukan hanya dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari penurunan angka stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan daya ungkit ekonomi daerah.
Debat antara "kasih makan dulu" vs "kasih kerja dulu" mencerminkan dilema klasik kebijakan publik.
Bagi pemerintah, jawabannya adalah keduanya. MBG untuk menyelamatkan generasi hari ini, dan lapangan kerja untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Publik kini menunggu, apakah anggaran dan eksekusi di lapangan mampu membuktikan bahwa MBG tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menggerakkan INFOMASUK