Jakarta, 4 Desember 2025 – Politisi PDI Perjuangan, Sonny Tri Danaparamita, mendesak pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Alih Fungsi Hutan setelah Komisi IV DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). RDP yang berlangsung hari Kamis itu membahas dampak alih fungsi hutan yang dikaitkan dengan banjir di sejumlah daerah, terutama di Pulau Sumatera.
Sonny Tri Danaparamita merupakan anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang terpilih Daerah pemilihan Jatim 3 (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi), ia menyampaikan kritik keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada rapat dengar pendapat tersebut. Ia menyebut menhut terlalu “royal” memberikan izin kepada korporasi, namun kerugian negara akibat bencana tidak sebanding dengan penerimaan pajak.
PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
yang hanya sekitar Rp 1 miliar per tahun, sementara kerugian akibat banjir di Aceh saja mencapai Rp 10,69 triliun. kalau ini dibiarkan kerusakan hutan kita semakin parah dan masyarakat kita semakin miskin.
Menurutnya, Menteri Kehutanan tidak perlu menunggu izin dari presiden untuk mencabut izin korporasi yang terbukti bersalah, karena regulasi memperbolehkan. Oleh karena itu, ia mendorong agar forum ini segera membentuk PANSUS untuk mengawasi alih fungsi lahan dan memastikan kebijakan lebih berpihak pada lingkungan dan rakyat.
RDP ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk mengontrol deforestasi yang mencapai 1,4 juta hektar hanya di Sumatera, yang disebut sebagai salah satu pemicu bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia.
Semoga langkah ini mendorong perbaikan tata kelola hutan dan mengurangi risiko bencana di masa depan.(infomasuk)