Banjir di Sumatera adalah tragedi yang Mengungkap Luka Lingkungan dan Politik
29 November 2025 Sumatera kembali dilanda banjir besar yang merendam puluhan desa, merusak infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
Data BNPB (2023) mencatat kerugian akibat banjir di wilayah ini mencapai Rp 45 triliun, dengan ribuan rumah hancur dan lahan pertanian gagal panen
Di tengah duka tersebut,
muncul sorotan terhadap kebijakan kehutanan era Zulkifli Hasan,
Menteri Kehutanan 2009–2014, yang dikritik karena menerbitkan izin tebang hutan dalam jumlah sangat besar.
Izin Tebang Hutan dan Perkebunan Sawit
Selama kepemimpinannya,
Zulkifli Hasan mengeluarkan 859 izin pemanfaatan hutan dengan total luas 12,5 juta hektar,
termasuk IUPHHK-HTI dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.
Koalisi EoF (Eyes on the Forest) mencatat 55 korporasi sawit mendapatkan pelepasan kawasan hutan seluas 135.749 hektar melalui SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 ¹.
Zulkifli sendiri dikaitkan dengan kepemilikan perkebunan sawit yang luas, meskipun data spesifik tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia ².
Bencana Banjir yang Dipicu Keserakahan Manusia?
Aktivis lingkungan menilai banjir sebagai konsekuensi logis dari deforestasi dan alih fungsi hutan.
Hilangnya tutupan hutan mengurangi resapan air, meningkatkan limpasan permukaan, dan memperparah erosi. “Banjir adalah bukti nyata keserakahan manusia yang mengutamakan ekonomi di atas kelestarian lingkungan,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari ¹.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat bencana ekologis banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 776 jiwa per hari Kamis pagi, 4 Desember 2025. Jumlah korban itu berdasarkan update data BNPB
Timbangan Hukum dan Pengawasan
Pemerintah Jokowi mencabut dua izin yang diterbitkan Zulkifli (PT Samantaka Batubara dan PT Keritang Buana Mining) pada 2022
Namun, banyak pihak menyerukan audit menyeluruh terhadap izin-izin yang dikeluarkan pada masa jabatannya dan memperkuat penegakan hukum lingkungan.
Banjir di Sumatera bukan hanya bencana alam, melainkan juga peringatan akan dampak kebijakan yang merusak ekosistem.
Raja Juli menteri kehutanan sa’at ini menyatakan, bencana banjir Sumatera ini akan menjadi bahan evaluasi kehutanan kedepan
Memperbaiki tata kelola hutan,
mengawasi izin konsesi, dan mengedepankan keberlanjutan adalah langkah yang harus diambil untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. (Infomasuk)